Anomali Gaji di Indonesia
Rekan Denny Indrayana, pakar hukum dari UGM dan Ketua Pusat Antikorupsi, pernah melakukan kalkulasi perbandingan gaji pejabat di Indonesia dengan sumber acuan data dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan sebagai berikut.
Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan implementasi PP No. 37 Tahun 2006 akan memungkinkan seorang Ketua DPRD Provinsi mengantongi setidaknya Rp 36 juta per bulan. Bandingkan dengan guru besar (dekan) yang cuma bisa membawa pulang Rp 5,3 juta per bulan. Padahal untuk menjadi seorang guru besar dibutuhkan pendidikan lanjut dan penelitian serta publikasi ilmiah yang cukup sulit.
Pun bila dibandingkan dengan Anggota DPRD, seorang profesor jelas lebih memberikan banyak kontribusi bagi komunitasnya dan turut berperan serta dalam usaha pencerdasan bangsa. Sementara anggota dewan lebih banyak dikritik karena kompetensi, produk kerja, dan kinerjanya masih perlu dipertanyakan lagi.
Tunjangan Rapelan yang Salah Sasaran
Kalau boleh memilih, saya lebih suka bila tunjangan tersebut dialokasikan ke tempat yang lebih tepat, misalnya untuk buruh dan guru/dosen, atau membiayai sekolah anak miskin.
Guru misalnya. Seharusnya, gaji guru lebih tinggi daripada gaji pegawai adminsitrasi dan industri. Di Amerika, gaji guru lebih tinggi 128% dari gaji orang kantoran. Di Swedia malah lebih tinggi 235%. Dan tak perlu jauh-jauh, gaji guru di Thailand saja 125% lebih tinggi daripada gaji pegawai. Wajar jika melihat beban dan kontribusi yang diembannya.
Sementara di Indonesia, guru golongan IV/a cuma memperoleh sekitar Rp 999.000 (sebelum ada kenaikan) sebulan. Belum lagi ia harus terkena potongan potongan pinjaman, koperasi, dan potongan lain-lain, plus biaya transportasi dan makan saat bertugas. Tak pelak, guru terpaksa nyambi sana-sini untuk menjaga dapur tetap mengepul. Efek dari usaha tersebut, konsentrasi guru terpecah dan hasil belajar siswa kurang memuaskan.
Nasib “agak mendingan” dimiliki oleh guru besar. Dengan take home pay sebesar Rp 2,7 juta per bulan, sebenarnya bisa dibilang cukup berat. Apalagi seorang guru besar harus selalu meng-update pengetahuan yang dimilikinya lewat berlangganan jurnal ilmiah, membeli text-book, mengikuti konferensi/seminar, akses internet, dan sebagainya yang jelas membutuhkan banyak biaya.
Padahal sebenarnya, di tangan merekalah masa depan bangsa ini berada.
Wakil Rakyat = Pelayan Rakyat
Dan ijinkan saya buat menutup tulisan ini dengan mengutip kata-kata ayah saya, bahwa menjadi wakil rakyat adalah komitmen untuk mengabdi dan melayani rakyat. Tentu wakil rakyat harus siap untuk berkorban waktu, tenaga, dan materi demi memenuhi aspirasi rakyat. Jangan jadikan jabatan wakil rakyat untuk menumpuk kekayaan — apalagi kekayaan yang diperoleh dengan menindas rakyat. Justru berkorbanlah buat rakyat supaya mereka juga bisa hidup sejahtera.
Kalau memang ingin kaya, jadilah pengusaha yang baik dan sukses. Karena dengan menjadi pengusaha, Anda tak hanya berdiri di atas kaki sendiri, melainkan juga membantu orang lain untuk berdiri di atas kakinya masing-masing.
Saya sendiri percaya bahwa tak semua wakil rakyat adalah buruk. Banyak juga wakil rakyat yang memiliki hati nurani. Dan sekarang sudah saatnya mereka mulai memikirkan kesejahteraan rakyat, bukannya justru mengambil posisi berseberangan dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Amien.
